Lupakaaan...
Wish I hadn't read this http://www.kompas.com/kompas-cetak/0612/19/Politikhukum/3187053.htm. Statements like Yusril's bring out the nastiest in me every time. If I'm not too lazy about sending in an opinion letter, this is what I would write:
Komentar Menteri Sekretaris Negara yang dimuat berkaitan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bahwa "Terhadap Westerling saja kita bisa melupakan, kenapa dengan bangsa sendiri kita tidak bisa," (Kompas 19 Desember 2006) membuat saya melongo. Apakah betul pernyataan tersebut, ataukah wartawan Kompas salah kutip? Masakan seorang profesor bidang hukum mengatakan bahwa pelanggaran HAM kita lupakan saja, tanpa proses peradilan?
Raymond Westerling boleh dianggap pahlawan di Belanda, namun dia seorang kriminal bagi Indonesia, walaupun tanpa proses peradilan di Indonesia. Bapak Menteri Sekneg mungkin sudah melupakan kebiadaban Westerling, tapi rakyat Indonesia mengingat, bahkan saya yang belum lahir ketika kasus Westerling terjadi, diingatkan dalam kelas sejarah di sekolah.
Terlepas dari perlu atau tidaknya KKR, justru karena pelanggaran HAM masa lalu sulit dibuktikan dalam pengadilan, maka mekanisme lain diperlukan untuk memberi pengakuan ada KORBAN yang menderita dan ada PELAKU. Tanpa proses pengakuan ini, kondisi kita bisa diibaratkan seperti kondisi di mana seorang Westerling berkeliaran bebas di Indonesia sebagai orang terhormat: menjadi pengusaha, dipilih dalam lembaga perwakilan, atau menjadi guru, bahkan dimakamkan di taman makam pahlawan. Atau lebih parah lagi, mengulang kembali tindakan brutal dan pelanggaran HAM, karena tidak ada konsekuensinya dan toh akan dilupakan. Sedangkan korban hidup dalam kenyataan bahwa tidak ada keadilan. Mungkin Menteri Sekneg perlu menempatkan dirinya sebagai seorang suami dari perempuan korban perkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998, sebelum berkomentar.
Jangan heran kalau kasus pembunuhan Munir tidak akan terungkap, wong ahli hukum saja bilang lupakaaaaaan…..
Komentar Menteri Sekretaris Negara yang dimuat berkaitan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bahwa "Terhadap Westerling saja kita bisa melupakan, kenapa dengan bangsa sendiri kita tidak bisa," (Kompas 19 Desember 2006) membuat saya melongo. Apakah betul pernyataan tersebut, ataukah wartawan Kompas salah kutip? Masakan seorang profesor bidang hukum mengatakan bahwa pelanggaran HAM kita lupakan saja, tanpa proses peradilan?
Raymond Westerling boleh dianggap pahlawan di Belanda, namun dia seorang kriminal bagi Indonesia, walaupun tanpa proses peradilan di Indonesia. Bapak Menteri Sekneg mungkin sudah melupakan kebiadaban Westerling, tapi rakyat Indonesia mengingat, bahkan saya yang belum lahir ketika kasus Westerling terjadi, diingatkan dalam kelas sejarah di sekolah.
Terlepas dari perlu atau tidaknya KKR, justru karena pelanggaran HAM masa lalu sulit dibuktikan dalam pengadilan, maka mekanisme lain diperlukan untuk memberi pengakuan ada KORBAN yang menderita dan ada PELAKU. Tanpa proses pengakuan ini, kondisi kita bisa diibaratkan seperti kondisi di mana seorang Westerling berkeliaran bebas di Indonesia sebagai orang terhormat: menjadi pengusaha, dipilih dalam lembaga perwakilan, atau menjadi guru, bahkan dimakamkan di taman makam pahlawan. Atau lebih parah lagi, mengulang kembali tindakan brutal dan pelanggaran HAM, karena tidak ada konsekuensinya dan toh akan dilupakan. Sedangkan korban hidup dalam kenyataan bahwa tidak ada keadilan. Mungkin Menteri Sekneg perlu menempatkan dirinya sebagai seorang suami dari perempuan korban perkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998, sebelum berkomentar.
Jangan heran kalau kasus pembunuhan Munir tidak akan terungkap, wong ahli hukum saja bilang lupakaaaaaan…..
posted by fantarara at 10:16 PM
1 comments
